Pemkab Kutai Timur Siagakan Petugas Hadapi Dampak Penonaktifan Peserta BPJS

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah antisipatif menyusul berkurangnya kuota kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Penurunan kuota tersebut berdampak pada 24.680 warga yang tidak lagi masuk dalam skema Jamkesprov tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui surat Sekretaris Daerah, Sri Wahyuni, kepada empat kabupaten/kota, termasuk Kutim. Dengan keputusan tersebut, jumlah peserta yang masih ditanggung pemerintah provinsi di Kutim tersisa sekitar 8.476 jiwa dari sebelumnya 33.158 jiwa.

Mengantisipasi dampak di lapangan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata, mengatakan bahwa Dinsos telah menyiagakan petugas pelayanan agar masyarakat memperoleh penjelasan terkait perubahan kepesertaan tersebut.

Ernata turut mengatakan bahwa pihaknya berupaya memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat guna menghindari kesalahpahaman.

“Kami berupaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” ujarnya.

Selain melakukan pelayanan informasi, pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perubahan kebijakan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan keresahan masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut jumlah peserta, tetapi juga konsekuensi anggaran yang harus dihadapi pemerintah daerah.

“Ini bukan hanya soal jumlah peserta yang berkurang, tetapi juga menyangkut konsekuensi anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp 6,5 miliar,” ujarnya

Ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan perlu dikaji secara menyeluruh agar hak masyarakat tetap terlindungi dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Melalui forum monitoring yang melibatkan DPRD Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutim, diharapkan lahir solusi yang mampu menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan masyarakat tetap memperoleh akses informasi yang memadai selama proses penyesuaian kebijakan berlangsung.(adv)

Pos terkait