Lakukan Penyesuaian Fiskal, Pemkab Kutim Garansi Hak ASN dan PPPK Tak Dikurangi

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan kebijakan penyesuaian anggaran daerah tidak akan berdampak pada hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah daerah tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta kuota penerimaan PPPK guna menjaga kesejahteraan aparatur dan kualitas pelayanan publik.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan melalui penyelarasan program kerja dengan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut disusun secara cermat sehingga tidak mengorbankan hak-hak pegawai di lingkungan Pemkab Kutim.

“Jika disebut efisiensi, saya lebih melihatnya sebagai penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah. Dengan ketersediaan anggaran yang ada, kami memastikan TPP tetap tersedia dan tidak ada pengurangan kuota PPPK,” ujar Ardiansyah kepada awak media usai pengukuhan pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Induk Sangatta (APPISTA), Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, penataan anggaran dilakukan dengan menyinkronkan berbagai program kerja terhadap alokasi kas daerah yang tersedia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pengelolaan fiskal dan pemenuhan hak aparatur sipil.

Menurut Ardiansyah, kepastian terhadap hak-hak ASN merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas birokrasi. Dengan kesejahteraan yang tetap terjamin, aparatur diharapkan dapat bekerja secara optimal dan tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan birokrasi tetap berjalan tanpa hambatan. Kesejahteraan pegawai adalah fondasi agar pelayanan publik tidak terganggu oleh isu ketidakpastian fiskal,” katanya.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Kutim berupaya memastikan penyesuaian fiskal berlangsung secara terukur tanpa mengurangi kesejahteraan aparatur. Pemerintah daerah berharap langkah ini mampu menjaga efektivitas birokrasi sekaligus menjamin pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di tengah penyesuaian anggaran yang sedang dilakukan.(adv)

Pos terkait