Pemkab Kutim Optimistis Kenaikan TPP ASN Dorong Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui rencana kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 35 persen dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut dipersiapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, berkinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Bupati Ardiansyah Sulaiman yang ingin memastikan kesejahteraan ASN terus meningkat seiring membaiknya kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah menargetkan peningkatan anggaran TPP dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp700 miliar. Menurut Rizali, langkah tersebut dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah agar tidak mengurangi alokasi anggaran bagi sektor pembangunan lainnya.

Selain meningkatkan kesejahteraan pegawai, pemerintah juga terus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah untuk memperluas ruang fiskal. Dengan demikian, kebijakan peningkatan TPP diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Kepala BPKAD Kutai Timur sekaligus Koordinator TPP, Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa penyesuaian TPP sebesar 35 persen dirancang berlaku bagi seluruh kelompok jabatan. Kebijakan tersebut mencakup pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga pegawai pelaksana sesuai ketentuan kelas jabatan masing-masing.

Ade menilai peningkatan kesejahteraan ASN akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan semangat kerja, profesionalisme, dan disiplin aparatur. Dengan kualitas birokrasi yang semakin baik, pelayanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Berdasarkan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,10 triliun yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sekitar Rp433,8 miliar, pendapatan transfer Rp5,627 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp39,4 miliar. Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,075 triliun sehingga menghasilkan surplus Rp25 miliar yang akan dimanfaatkan untuk penyertaan modal kepada Perumdam dan Bank Kutim.

Melalui perencanaan fiskal yang matang dan penguatan pendapatan daerah, Pemkab Kutai Timur optimistis rencana kenaikan TPP sebesar 35 persen dapat direalisasikan. Pemerintah berharap kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ASN, tetapi juga menghadirkan birokrasi yang semakin berkualitas serta pelayanan publik yang lebih prima bagi seluruh masyarakat Kutai Timur.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait