Mahyunadi Soroti Transparansi Anggaran KPAD dan Penertiban Prostitusi

SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, menyoroti dua aspek utama dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, yakni transparansi anggaran Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan penertiban lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas seksual berisiko.

Hal tersebut disampaikan Mahyunadi setelah memimpin rapat lintas sektor yang digelar Dinas Kesehatan Kutim, Senin (10/8/2026). Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah (PD) terkait dan unsur KPAD.

Mahyunadi mengatakan keterbukaan pengelolaan anggaran menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Ia meminta penggunaan anggaran KPAD dilakukan secara transparan dan benar-benar mendukung program penanggulangan HIV/AIDS.

“Sekarang betul-betul terbuka. Berapa honor ketua KPAD, sekretaris, kemudian kegiatannya apa saja, semuanya terbuka,” ujar Mahyunadi usai rapat.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar anggaran tidak sekadar digunakan untuk memenuhi aspek administratif. Anggaran harus memberikan dampak terhadap upaya menekan kasus HIV/AIDS di Kutim.

“Ini merupakan bentuk transparansi dari KPAD, juga bentuk ketatnya pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan supaya anggaran yang ada itu berdampak baik bagi penurunan AIDS di Kutai Timur,” katanya.

Poin berikutnya yang menjadi perhatian ialah pengawasan terhadap tempat usaha yang berpotensi menjadi lokasi praktik prostitusi atau aktivitas seksual berisiko. Pemerintah daerah akan memperketat penertiban terhadap tempat hiburan malam, penginapan, maupun usaha lainnya.

Mahyunadi menegaskan penertiban akan menyasar usaha yang tidak memiliki izin maupun usaha yang telah mengantongi izin, tetapi mengandung unsur prostitusi.

“Yang tidak ada izin akan segera ditertibkan. Yang terpenting, dari semua izin usaha itu, baik yang ada izin maupun tidak ada izin, tetapi mengandung unsur prostitusi, maka akan kita tertibkan,” tegasnya.

Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk pencegahan dari sisi hulu. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada THM, tetapi juga penginapan yang diduga menyediakan tempat untuk aktivitas seksual yang melanggar ketentuan.

“Bukan hanya THM, termasuk penginapan-penginapan yang menyediakan tempat penyelewengan hubungan seksual. Kita akan disiplinkan. Jadi ke depan kita ketatkan,” tutup Mahyunadi.

Menurut Mahyunadi, pengawasan akan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP, akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat upaya pencegahan HIV/AIDS melalui pengawasan anggaran sekaligus penertiban aktivitas berisiko di Kutim.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait