SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) akan memperkuat pengawasan terhadap lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV/AIDS. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan yang dibahas dalam Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV/AIDS, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, di Kantor Bupati Kutim. Pertemuan diikuti Dinas Kesehatan, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag Kutim, Bagian Hukum, Bagian Kesra, KPAD Kutim, Komunitas Mahakam Plus serta Tim Pokja KPAD Kutim.
Mahyunadi mengatakan rapat tersebut diarahkan untuk menentukan aksi konkret, bukan sekadar membahas besarnya persoalan HIV/AIDS di Kutim.
“Hari ini kita ingin rapat lagi untuk membahas tentang apa aksi yang akan kita lakukan terhadap penanganan AIDS ini. Tentunya kalau kita ingin melakukan aksi itu, banyak pihak yang berkaitan,” kata Mahyunadi.
Ia menekankan pentingnya pembagian tugas antarperangkat daerah agar penanganan HIV/AIDS dapat berjalan terarah. Menurutnya, setiap instansi perlu memahami tanggung jawab masing-masing.
“Kita tidak ingin aksi yang kita lakukan ini serampangan dan berjalan masing-masing, sehingga dikhawatirkan ada aksi yang tumpang tindih,” ujarnya.
Pencegahan dari sisi hulu menjadi perhatian karena pemerintah tidak hanya ingin menangani masyarakat yang sudah terinfeksi HIV. Mahyunadi menyebut faktor risiko seperti pergaulan bebas dan prostitusi juga harus ditangani.
“Kita berpikir untuk menuntaskan atau menanggulangi yang di hilir, yaitu orang ODHIV yang sudah terdampak kita tanggulangi, tapi yang di hulunya seperti pergaulan bebas serta prostitusi juga harus kita berantas,” katanya.
Ia mengungkapkan Pemkab Kutim telah menerima data mengenai peta lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV. Data tersebut akan menjadi bahan dalam memperkuat pengawasan dan penataan.
Dalam pelaksanaan aksi di lapangan, pemerintah juga akan melibatkan aparat penegak hukum. Mahyunadi mengatakan keterlibatan kepolisian akan dilakukan ketika tahapan aksi mulai dijalankan.
Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Yuwana Sri Kurniawati, sebelumnya mengatakan rakor tersebut diperlukan untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen seluruh pihak.
“Rakor ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan HIV. Kami berharap seluruh pihak dapat memberikan masukan serta memperkuat komitmen bersama dalam mendukung program penanggulangan HIV di Kutim,” singkatnya.(ADV/prokopim/Kutim)








