SANGATTA – Dari persoalan rentang kendali hingga potensi ekonomi penyangga IKN, wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangsaka kembali mencuat. Namun, jalan menuju kemandirian wilayah selalu menuntut lebih dari sekadar tumpukan berkas dan gairah komoditas.
Bagi warga di pelosok Sangkulirang atau Sandaran, urusan administratif yang mengharuskan mereka datang ke pusat pemerintahan di Sangatta kerap menjadi ujian tersendiri. Jarak tempuh yang jauh dan akses jalan yang menantang membuat jargon “pelayanan publik yang inklusif” terkadang berbenturan dengan realitas geografis Kutai Timur (Kutim)—salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Timur.
Masalah klasik bentang wilayah inilah yang kembali dibawa ke meja kerja Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi. Tim Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangsaka menyambangi ruang kerjanya untuk melakukan audiensi, membawa misi lama yang telah melintasi beberapa periode kepemimpinan: memekarkan lima kecamatan menjadi kabupaten mandiri.
Kelima wilayah tersebut mencakup Sangkulirang, Sandaran, Kaliorang, Kaubun, dan Karangan.
Logika Geografis dan Bayang-Bayang IKN
Ketua Harian Tim DOB Sangsaka, Sayid Sulaiman Alaydrus, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan upaya melanjutkan estafet perjuangan para tokoh terdahulu.
“Kami datang untuk memohon arahan dan dukungan moril dari pemerintah daerah. Kami melanjutkan cita-cita para pendahulu dalam memperjuangkan pembentukan DOB Sangsaka,” ujar Sayid.
Di atas kertas, persiapan yang dilakukan tim terbilang tak main-main. Dokumen persyarat dasar—mulai dari kajian akademis hingga pemetaan penetapan batas wilayah—sudah dirampungkan. Persetujuan prinsipal dari Bupati Kutim maupun Ketua DPRD Kutim pun diklaim telah mengantongi lampu hijau.
Bagi Tim DOB, pemekaran adalah jalan pintas paling rasional untuk memangkas rentang kendali (span of control). Dengan memindahkan pusat keputusan lebih dekat ke warga, efektivitas pelayanan publik diyakini bisa meningkat secara signifikan.
Namun, jualan utama DOB Sangsaka tak berhenti pada persoalan jarak. Wilayah calon kabupaten baru ini menyimpan modal ekonomi yang menggiurkan, diantaranya: Sektor Sumber Daya Alam: Kelimpahan batu bara dan potensi industri semen. Selain itu terdapat, Agroindustri & Kelautan: Perkebunan kelapa sawit yang membentang luas serta potensi perikanan tangkap dan budidaya, dan Posisi Geopolitik: Berada pada koridor strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Membaca Sikap Pemerintah Kabupaten: Antara Dukungan dan Rem Realitas
Menerima aspirasi tersebut, Wakil Bupati Mahyunadi merespons dengan nada pragmatis. Sebagai sosok yang pernah menduduki kursi Ketua DPRD Kutim, ia mengaku telah mengawal dan menyimak diskursus pembentukan DOB Sangsaka ini sejak lama.
Mahyunadi memvalidasi bahwa luasnya wilayah Kutai Timur memang menjadi tantangan nyata bagi pemerataan pembangunan. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tak pernah menjadi obat mujarab secara instan jika tanpa kalkulasi matang.
“Saya sudah mengikuti gagasan ini jauh sebelum banyak pihak mengusulkannya. Saya memahami bahwa luas wilayah Kutai Timur menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Namun, setiap tahapan harus dipersiapkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mahyunadi.
Ia mengingatkan bahwa euforia pembentukan daerah baru harus diimbangi dengan kehati-hatian. Kelengkapan administrasi dan kepatuhan pada regulasi perundang-undangan adalah harga mati.
Belajar dari rekam jejak pemekaran daerah di berbagai wilayah Indonesia, ada daerah yang sukses mandiri, tetapi tidak sedikit pula yang justru kewalahan menanggung beban operasional pemerintahan baru. Prosedurnya jelas dan berjenjang, misal, Tingkat Kabupaten: Pembahasan formal dan pengesahan di DPRD Kutai Timur, Tingkat Provinsi: Evaluasi dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Tingkat Pusat: Penilaian akhir dan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta DPR RI.
Menatap Agustus 2026: Ujian Kesiapan Prosedur
Setelah berhasil mengantongi sinyal awal dari pimpinan eksekutif dan legislatif daerah, Tim DOB Sangsaka kini menatap agenda berikutnya. Mereka menargetkan pembahasan melalui dengar pendapat (hearing) bersama DPRD Kutim dapat bergulir pada Agustus 2026.
Tahapan ini akan menjadi krusial karena menjadi pintu masuk bagi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemekaran, sebelum akhirnya diboyong ke rapat paripurna DPRD.
Pemekaran DOB Sangsaka pada akhirnya bukan sekadar soal membagi wilayah atau menambah kursi pejabat baru. Ia adalah pertaruhan atas masa depan tata kelola pemerintahan di wilayah timur Kalimantan.
Keberhasilannya kelak tidak ditakar dari seberapa kaya kandungan bumi di bawahnya, melainkan dari seberapa siap dokumen, kesamaan visi para pemangku kepentingan, serta komitmen menghadirkan pelayanan publik yang betul-betul menyentuh masyarakat paling ujung.(ADV/prokopim/Kutim)








