Perda RPIK Disahkan, Pemkab Kutai Timur Siapkan Regulasi Turunan Pengembangan Industri

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) segera menyusun regulasi turunan setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2025–2045. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan pembangunan industri dapat segera diimplementasikan secara teknis dan menjadi acuan dalam mendorong investasi serta pengembangan sektor industri di daerah.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengatakan RPIK merupakan usulan pemerintah daerah yang disusun sebagai tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan Perda tersebut menjadi dasar hukum yang diperlukan agar berbagai program pembangunan industri dapat dijalankan secara optimal.

“RPIK ini diusulkan oleh pemerintah. Dua-duanya (RPIK dan keolahragaan) bagus karena memang ada undang-undang di atasnya yang harus kita terjemahkan dalam Perda untuk bisa diimplementasikan di daerah kita. Alhamdulillah sudah disahkan, tinggal kita jalankan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah Perda resmi berlaku, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Aturan tersebut akan menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program pengembangan industri sesuai potensi daerah.

Mahyunadi menilai Kutim memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum seluruhnya didukung oleh industri pengolahan. Salah satu potensi yang dinilai perlu segera dikembangkan adalah sektor hilirisasi kelapa sawit.

“Kita belum punya pabrik minyak goreng, padahal sawit kita luas. Dengan Perda ini nanti bisa kita pacu hilirisasi produk-produk kita, misalnya pabrik etanol dan sebagainya,” ungkapnya.

Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga berharap Perda RPIK mampu meningkatkan kepercayaan investor. Kepastian regulasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Mahyunadi menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pemerintah optimistis pembangunan industri di Kutim dapat berkembang lebih cepat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(adv)

Pos terkait