BENGALON, – Lonjakan populasi usia produktif dalam fenomena bonus demografi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, situasi ini menjadi mesin penggerak utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun di sisi lain, tanpa penyiapan kapasitas dan karakter generasi muda sejak dini, kelimpahan penduduk produktif justru berisiko menjadi beban sosial yang berat.
Menyadari mendesaknya tantangan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur bersama Pemerintah Kecamatan Bengalon mengambil langkah taktis. Melalui sosialisasi dan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), isu-isu krusial kependudukan mulai diintegrasikan langsung ke dalam ekosistem belajar jenjang SD/MI hingga SMP/MTs se-Kecamatan Bengalon.
Membawa Isu Makro ke Dalam Ruang Kelas
Berlangsung di ruang pertemuan Kantor Camat Bengalon, agenda strategis bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Generasi Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing” ini menegaskan pentingnya intervensi pendidikan dari tingkat paling dasar.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kutai Timur, Yuriansyah T, menyebut bahwa SSK dirancang untuk menjembatani jurang antara teori kependudukan dan pemahaman riil anak didik.
“Peluang besar pembangunan ini hanya bisa dipetik jika kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Sebaliknya, bonus demografi berisiko menjadi beban jika generasi muda tidak dibekali pengetahuan, keterampilan, karakter, dan perencanaan masa depan yang matang,” tegas Yuriansyah saat membuka acara.
Ia menambahkan, SSK bukan sekadar seremoni penempelan plang nama sekolah, melainkan wadah pembentukan perilaku. Melalui program ini, isu-isu dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta pembangunan keluarga disisipkan ke dalam proses pembelajaran harian secara kontekstual.
Sinergi Lintas Sektor dan Praktik Baik
Menjadikan kesadaran kependudukan sebagai budaya belajar membutuhkan keterlibatan aktif para tenaga pendidik. Plh Kasi PMDK Kecamatan Bengalon, Marnawati, menekankan peran vital guru sebagai penggerak di garis depan.
“Para guru diharapkan dapat menyisipkan materi kependudukan ke dalam kurikulum pembelajaran, sekaligus tampil sebagai agen perubahan yang mencetak generasi sehat, berkualitas, dan sadar kependudukan,” kata Marnawati.
Untuk memastikan program ini berjalan substantif, para peserta dibekali materi teknis dari sejumlah narasumber berpengalaman, diantaranya: Yulianto (Kemendukbangga RI Perwakilan Kaltim) – Mengupas implementasi taktis pendidikan kependudukan ke dalam muatan pembelajaran SSK, kemudian Karisya Humaira – Membedah formulasi kebijakan serta strategi kolaborasi pendidikan kependudukan secara berkelanjutan, dan Kuncoro (SMAN 1 Sangatta Selatan) – Membagikan best practice dan strategi resep sukses penerapan SSK yang telah berjalan efektif di sekolahnya.
Inisiasi kolaboratif ini diharapkan tidak hanya berhenti di meja diskusi. Bengalon menargetkan sekolah-sekolah di wilayahnya mampu menjadi pioneer sekaligus laboratorium percontohan bagi pengembangan Sekolah Siaga Kependudukan di seluruh penjuru Kabupaten Kutai Timur.(ADV/prokopim/Kutim)








