Novan: Mutu Guru Harus Diperbaiki Sebelum Kebijakan Tidak Naik Kelas Diterapkan

Ilustrasi Guru dan Murid saat aktivitas belajar mengajar (ist)

Samarinda – Rencana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas pada tahun ajaran 2027 diminta melalui kajian mendalam sebelum diterapkan di lingkungan sekolah. DPRD Kota Samarinda menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan satuan pendidikan, terutama dari sisi ketersediaan tenaga pengajar, kompetensi guru, hingga kualitas proses pembelajaran.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan peningkatan standar penilaian siswa harus diimbangi dengan perbaikan mutu pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga harus melihat kualitas pembelajaran yang diberikan sekolah.

Rencana tersebut sebelumnya menjadi pembahasan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan, motivasi belajar, serta prestasi siswa. Namun, penerapannya pada 2027 masih membutuhkan kajian akademis dan masukan dari berbagai kalangan ahli pendidikan.

Novan menilai, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar di lingkungan sekolah khususnya Kota Samarinda, termasuk kebutuhan tenaga pendidik yang hingga kini masih menjadi perhatian.

“Kebutuhan tenaga pengajar masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Bukan hanya soal jumlah guru, tetapi juga bagaimana kompetensi mereka bisa mendukung kebutuhan belajar siswa,” ungkap Novan, Senin (19/10/2026).

Ia menegaskan, setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah. Karena itu, pemetaan terhadap kesiapan satuan pendidikan perlu dilakukan agar penerapan aturan tidak menimbulkan ketimpangan.

“Jangan sampai kebijakan diberlakukan sementara sekolah belum siap menjalankannya. Perlu ada evaluasi menyeluruh supaya aturan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan tidak memunculkan masalah baru,” katanya.

Novan juga menekankan pentingnya evaluasi hasil belajar secara objektif dan proporsional. Menurutnya, pemerintah harus memastikan fasilitas pendidikan, kualitas guru, serta pendampingan terhadap siswa berjalan optimal.

Ia berharap seluruh aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam pembahasan kebijakan. Dengan persiapan matang, aturan tidak naik kelas diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan tanpa merugikan peserta didik. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait