Novan Soroti Perubahan Desil Warga, Minta Penyaluran Bansos Tetap Tepat Sasaran

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronie Pasie (ist)

Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat dilakukan secara cermat dan transparan. Perubahan status desil harus mencerminkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya agar tidak menyebabkan keluarga yang masih membutuhkan kehilangan akses terhadap bantuan sosial.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan penentuan kategori kesejahteraan masyarakat harus didasarkan pada indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembaruan administrasi, menurutnya, tidak boleh menjadi satu-satunya alasan perubahan status tanpa mempertimbangkan kondisi warga di lapangan.

“Memang saat ini ada proses perbaikan desil melalui pendataan. Tetapi setiap perubahan harus mempunyai indikator yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Novan, Senin (19/10/2026).

Ia meminta pemerintah memberi perhatian terhadap warga yang mengalami kenaikan kategori secara tiba-tiba, terutama jika perubahan tersebut berpotensi membuat mereka tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, sementara kondisi ekonominya belum membaik.

Novan menilai kenaikan desil harus didukung perubahan nyata, seperti peningkatan pendapatan atau kepemilikan aset yang menunjukkan kemampuan ekonomi keluarga telah meningkat.

“Kalau sebelumnya seseorang berada di desil 1 lalu tiba-tiba naik, harus jelas apa yang menyebabkan perubahan itu. Kalau memang ekonominya sudah meningkat secara signifikan tentu berbeda, tetapi kalau kondisi sebenarnya tidak berubah, ini yang perlu diperiksa lagi,” katanya.

Menurutnya, penilaian kesejahteraan tidak cukup hanya mengacu pada pendapatan. Kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, jumlah tanggungan, serta indikator sosial ekonomi lainnya juga perlu diperhitungkan.

Warga yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan perbaikan data dengan menyertakan alasan dan bukti untuk diverifikasi sesuai ketentuan.

“Kalau memang datanya tidak sesuai, masyarakat bisa mengajukan perbaikan. Tetapi tetap harus ada dasar dan memenuhi indikator yang ditetapkan,” jelasnya.

Selain warga yang telah masuk kategori miskin, Novan meminta pemerintah turut memetakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami penurunan kesejahteraan. Ia mendorong sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja, termasuk informasi pekerja yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka yang berpotensi jatuh miskin juga harus dipantau. Kalau ada perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, kondisi para pekerjanya perlu menjadi perhatian sejak awal,” pungkas Novan. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait