Sri Puji Minta Sosialisasi Perda Antinarkotika Samarinda Diperluas hingga Sekolah dan RT

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti (ist)

Samarinda – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dinilai masih perlu diperluas. DPRD meminta keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, hingga masyarakat di tingkat rukun tetangga (RT) agar upaya pencegahan berjalan lebih efektif.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan penerapan perda tersebut membutuhkan dukungan berbagai sektor. Pemerataan pemahaman di lingkungan perangkat daerah menjadi langkah awal agar edukasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara terarah.

“Pemahaman terhadap perda ini perlu diperkuat terlebih dahulu di lingkungan perangkat daerah. Dengan begitu, sosialisasi kepada masyarakat juga bisa dilakukan lebih luas dan terarah,” kata Puji, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, sektor pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran pelajar terhadap bahaya narkotika. Materi terkait sebenarnya telah disisipkan dalam sejumlah mata pelajaran, seperti Biologi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

“Materi tentang bahaya narkotika sebenarnya sudah ada dalam pembelajaran. Tinggal bagaimana upaya itu diperkuat dan dikembangkan supaya siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai risikonya,” ujarnya.

Puji mendorong Dinas Pendidikan mengevaluasi peluang penguatan edukasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Namun, pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi sekolah, termasuk yang menerapkan sistem pembelajaran dua shift.

Selain itu, keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK) dan optimalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pendampingan siswa.

“Jangan hanya melihat materi pelajarannya. Ketersediaan guru BK, pelaksanaan UKS, dan peluang mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler juga perlu dievaluasi untuk mendukung pencegahan di sekolah,” tuturnya.

Di luar sekolah, ia menilai jaringan organisasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) hingga tingkat RT dapat dimanfaatkan untuk memperluas edukasi kepada masyarakat.

“Jaringan organisasi sampai tingkat RT bisa menjadi sarana untuk menjangkau warga. Edukasi perlu diperluas supaya masyarakat memahami bahaya narkotika dan lebih peduli terhadap kondisi di lingkungannya,” jelas Puji.

Menutup penjelasanya, Puji mengingatkan penyalahgunaan narkotika dapat menyasar berbagai kelompok tanpa memandang usia maupun latar belakang ekonomi. Karena itu, pencegahan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Penyalahgunaan narkotika bukan persoalan yang terbatas pada kelompok usia atau latar belakang tertentu. Semua lapisan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan,” tegasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait