SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan produksi batu bara. Kebijakan tersebut diambil menyusul berkurangnya kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang mulai berdampak terhadap sejumlah perusahaan tambang di daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kondisi tujuh perusahaan tambang besar. Dari jumlah tersebut, lima perusahaan dilaporkan mengalami dampak signifikan akibat penurunan kuota produksi.
“Rata-rata dampak penurunan produksi berada di angka 20 hingga 40 persen. Potensi PHK itu nyata, dan justru karena potensi itulah kita berkumpul untuk melakukan mitigasi sesegera mungkin,” ujar Trisno usai memimpin rapat koordinasi di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim.
Lima perusahaan yang terdampak meliputi PT Indominco Mandiri, PT Indexim Coalindo, PT Ganda Alam Makmur (GAM), PT Perkasa Inakakerta (PIK), dan PT Tawabu Mineral Resource. Sementara itu, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dilaporkan belum terdampak secara langsung.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kutim meminta perusahaan mengutamakan berbagai langkah efisiensi sebelum mengambil keputusan melakukan PHK. Sejumlah opsi yang dibahas antara lain pengurangan jam lembur, penataan ulang sistem kerja bergilir, efisiensi pada area stockpile, mutasi pekerja antar unit kerja atau site, hingga opsi merumahkan pekerja secara bergantian dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja.
“Kami meminta perusahaan melihat ini bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kutai Timur,” tambah Trisno.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama lima perusahaan sepakat melakukan audiensi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Saat ini, Pemkab Kutim tengah menyusun kajian dampak sosial dan ekonomi sebagai dasar permohonan penyesuaian kuota produksi agar perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerja.(adv)








