Rapat Koordinasi Bahas Potensi PHK, Pemkab Kutai Timur Siapkan Langkah Mitigasi

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan pertambangan sebagai langkah awal mengantisipasi dampak penurunan produksi batu bara terhadap tenaga kerja.

Rapat yang berlangsung di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim itu dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Kabupaten Kutim sekaligus Plt Kepala Distransnaker, Trisno. Pertemuan difokuskan pada identifikasi kondisi di lapangan sekaligus penyusunan langkah mitigasi guna mencegah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Trisno mengatakan pemerintah daerah memilih mengambil langkah proaktif sebelum kondisi penurunan produksi memberikan dampak yang lebih luas terhadap pekerja.

“Rapat ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan serta mencari solusi terbaik agar potensi PHK dapat diminimalisir,” katanya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan mengakui adanya tantangan operasional sebagai dampak dari kebijakan pemangkasan produksi batu bara. Meski harus melakukan penyesuaian produksi, perusahaan menyatakan masih berupaya mempertahankan tenaga kerja agar tidak terjadi pengurangan karyawan secara sepihak.

Pemerintah daerah kemudian menawarkan beberapa alternatif yang dapat diterapkan perusahaan. Di antaranya penyesuaian jam kerja untuk meningkatkan efisiensi, penghematan biaya operasional pada sektor non-SDM, hingga redistribusi tenaga kerja ke unit lain yang masih membutuhkan.

Menurut Trisno, sektor pertambangan memiliki peran penting terhadap roda perekonomian Kutai Timur sehingga kondisi yang terjadi perlu mendapat perhatian bersama.

“Kami tidak ingin dampak ekonomi dari penurunan produksi ini berimbas luas terhadap masyarakat. Komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah dan korporasi menjadi kunci,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutim bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan di lapangan untuk memastikan perlindungan tenaga kerja tetap berjalan dan iklim investasi tetap terjaga.(adv)

Pos terkait