Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menegaskan bahwa pembangunan pasar tradisional tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Menurutnya, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah pasar yang hidup, ramai dikunjungi, serta mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Sani mengatakan, pembangunan pasar harus diawali dengan perencanaan yang matang dan didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen.
“Pasar yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya bangunannya yang bagus, tetapi pasar yang benar-benar ramai dan mampu menggerakkan ekonomi,” ujar Sani, Senin (13/7/2026).
Ia menilai, pembangunan pasar yang hanya berfokus pada tampilan fisik tanpa memperhatikan potensi ekonomi, aksesibilitas, serta daya tarik bagi pedagang dan pembeli berisiko membuat fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, Sani mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan pemetaan terhadap kondisi setiap pasar tradisional sebelum menentukan program pembangunan maupun revitalisasi. Menurutnya, setiap pasar memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan.
“Perencanaannya harus berangkat dari kebutuhan yang ada di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sani menekankan bahwa pengembangan pasar tradisional harus dilakukan secara merata agar seluruh kawasan di Samarinda memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ia tidak menginginkan pembangunan hanya terpusat pada satu atau dua pasar, sementara pasar lainnya tertinggal.
“Tujuannya bukan membuat satu pasar lebih unggul dari yang lain, tetapi bagaimana semua pasar bisa berkembang bersama dan menjadi pusat ekonomi di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Sani berharap revitalisasi pasar tradisional ke depan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mampu memperkuat daya saing pedagang lokal, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Kota Samarinda. (ADV/ DPRD SAMARINDA)








