Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendukung pelaksanaan Program Pesantren Ramah Anak yang akan diterapkan di 56 pondok pesantren di Kota Samarinda. Program tersebut dibahas dalam audiensi bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda di DPRD Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan program ini bertujuan menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri. Selain itu, program tersebut juga memperkuat mekanisme penanganan apabila terjadi dugaan kekerasan atau pelanggaran lainnya di lingkungan pesantren.
Menurut Novan, setiap pesantren nantinya akan mendapatkan akses layanan pengaduan yang terhubung langsung dengan satuan tugas (Satgas) Kementerian Agama. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh santri maupun orang tua untuk melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan pesantren.
“Laporan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai jenis kasusnya,” ujar Novan, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, apabila laporan berkaitan dengan tindak pidana maka akan diarahkan kepada pihak kepolisian. Sementara kasus yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pesantren. Namun, Novan mengakui pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan karena pengelolaan, perizinan, hingga penindakan terhadap pesantren berada di bawah Kementerian Agama.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor guna memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan. Selain menyiapkan layanan pengaduan, Kementerian Agama juga disebut telah memperketat proses verifikasi pendirian pesantren serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku secara nasional.
“Dengan pengawasan yang lebih baik, kami berharap pesantren tetap menjadi tempat yang aman untuk mencetak generasi yang berakhlak dan berkualitas,” tutup Novan. (ADV/ DPRD SAMARINDA)








