Komisi IV DPRD: Pemerataan Sarana Pendidikan Kunci Hapus Anggapan Sekolah Favorit

Ilustrasi SMP Negri 8 Samarinda (ist)

Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan guna menghapus anggapan adanya sekolah favorit di kalangan masyarakat. Upaya tersebut dinilai menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Kota Samarinda.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, usai mengikuti audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Samarinda, Selasa (14/7/2026).

Bacaan Lainnya

Novan mengatakan, pada dasarnya seluruh sekolah negeri menggunakan kurikulum yang sama sesuai standar nasional. Namun, persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit masih muncul karena adanya perbedaan fasilitas yang dimiliki setiap sekolah.

Menurutnya, sarana penunjang seperti lapangan olahraga, laboratorium, hingga fasilitas pembelajaran lainnya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penilaian orang tua saat memilih sekolah untuk anaknya.

“Yang menjadi tantangan saat ini bukan kurikulumnya, tetapi bagaimana pemerataan fasilitas di setiap sekolah. Itu yang masih terus kami dorong agar kualitas layanan pendidikan semakin merata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap. Dengan jumlah sekitar 164 sekolah dasar dan 50 sekolah menengah pertama negeri, peningkatan fasilitas dilakukan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah setiap tahunnya.

Selain pemerataan fasilitas, Komisi IV DPRD juga menaruh perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik. Novan menegaskan kualitas pembelajaran harus terus ditingkatkan agar ketimpangan fasilitas yang masih ada tidak diperparah oleh rendahnya mutu pengajaran.

Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawasi dunia pendidikan. Menurutnya, apabila ditemukan tenaga pendidik yang tidak menjalankan tugas secara disiplin, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pengawas sekolah maupun Dinas Pendidikan agar segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin pemerataan pendidikan tidak hanya dilihat dari bangunan dan fasilitas, tetapi juga dari kualitas guru serta pelayanan kepada peserta didik. Dengan begitu, seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendidikan terbaik,” tutupnya. (ADV/ DPRD SAMARINDA)

Pos terkait