Samarinda – Komisi IV DPRD Kota Samarinda memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal meski proses penanganan dugaan pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026 masih berjalan. Saat ini, sejumlah laporan yang diterima masih dalam tahap pemeriksaan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin Inspektorat Kota Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan perkembangan penanganan laporan PPDB menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) serta Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan DPRD.
Menurut Novan, dari puluhan laporan yang diterima, sebagian telah melalui proses skrining dan menghasilkan kesimpulan. Namun, masih ada sejumlah laporan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut karena memerlukan penelusuran terhadap kronologi kejadian dan kelengkapan bukti pendukung.
“Proses penelusuran masih berjalan karena setiap laporan harus diperiksa secara menyeluruh berdasarkan kronologi dan bukti yang ada sebelum dapat disimpulkan,” kata Novan, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, DPRD menyerahkan sepenuhnya proses pemeriksaan kepada Satgas PPDB agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penyelesaian setiap laporan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut hak peserta didik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan siswa baru.
Meski proses investigasi masih berlangsung, Novan menegaskan kegiatan belajar mengajar maupun masa pengenalan lingkungan sekolah tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Para peserta didik yang telah diterima tetap mengikuti aktivitas pendidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Satgas.
“Proses pendidikan tidak boleh terhenti. Seluruh siswa tetap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa sampai ada keputusan resmi dari tim yang melakukan pemeriksaan,” katanya.
Novan menambahkan, apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran, maka sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebut kasus serupa pernah terjadi pada pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya sehingga menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan PPDB ke depan semakin transparan dan akuntabel.








