Sri Puji: Program Sosial Sudah Baik, Tantangannya Ada di Data

Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti (ist)

Samarinda – Validitas data penerima manfaat masih menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda dalam pelaksanaan berbagai program sosial. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pembaruan dan sinkronisasi data harus menjadi prioritas agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Sosial Kota Samarinda yang membahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sekaligus rencana kegiatan tahun 2027.

Bacaan Lainnya

Menurut Puji, bahwa Dinas Sosial saat ini tengah melakukan pembaruan data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan kondisi riil masyarakat yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

“Data harus terus diperbarui karena kondisi masyarakat selalu berubah. Ada yang meninggal dunia, pindah domisili, maupun mengalami perubahan ekonomi. Karena itu, pembaruan data secara berkala sangat diperlukan,” ujar Puji, Rabu (15/7/2026).

Ia menambahkan, pembaruan data idealnya dilakukan secara rutin agar pemerintah memiliki basis data yang akurat dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Dengan data yang valid, potensi kesalahan penyaluran bantuan dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan efektivitas program sosial yang dijalankan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Puji juga menyampaikan perkembangan Program Sekolah Rakyat yang akan memasuki tahapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada akhir Juli 2026 di Kecamatan Palaran. Program tersebut direncanakan menampung sekitar 270 peserta didik baru sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penentuan peserta Program Sekolah Rakyat juga masih menghadapi tantangan karena menggunakan acuan kategori desil 1 dan 2. Sementara itu, sejumlah program bantuan lainnya, seperti BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), menggunakan acuan desil 1 hingga 5. Perbedaan kriteria tersebut kerap memunculkan persoalan di lapangan.

Sri Puji mengungkapkan, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan perubahan status desil secara tiba-tiba sehingga berdampak terhadap akses mereka terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurutnya, perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan kondisi ekonomi hingga pembaruan data administrasi kependudukan.

“Perubahan desil menjadi salah satu persoalan yang sering dikeluhkan warga. Karena itu, validitas data harus terus diperbaiki agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penerimaan bantuan,” pungkasnya. (ADV/ DPRD Samarinda)

Pos terkait