SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bersama BPJS Kesehatan mengambil langkah strategis guna memastikan jaminan kesehatan para abdi negara berjalan tanpa hambatan. Mulai Mei ini, kedua belah pihak sepakat menggelar rekonsiliasi data kepesertaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—secara berkala dan terpadu setiap tanggal 15 tiap bulannya.
Kesepakatan penting tersebut lahir dari forum koordinasi lintas sektoral yang dihelat di Meeting Room Hotel Zenova Royale, Sangatta.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh deretan pimpinan penting, di antaranya Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi, Kepala BPJS Kesehatan Samarinda drg Adielona JMS, serta perwakilan BPJS Kesehatan Kaltim Recky Hendayana.
Kepala BPJS Kesehatan Kutim, Herman Prayudi, mengungkapkan bahwa langkah rekonsiliasi berkala ini memegang peranan krusial. Menurutnya, pembaruan data yang cepat sangat dibutuhkan agar setiap dinamika kepegawaian—mulai dari mutasi, perubahan status, hingga penyesuaian administrasi—bisa langsung terintegrasi ke dalam sistem jaminan kesehatan.
“Proses ini dilakukan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan segera berkoordinasi dengan masing-masing Perangkat Daerah (PD) agar segera dilakukan pemutakhiran,” ujar Herman.
Di sisi lain, pertemuan strategis ini tidak hanya fokus pada pemutakhiran data personal pegawai. Berdasarkan pantauan Pro Kutim, aspek ketertiban administrasi keuangan turut menjadi sorotan tajam. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim menyatakan komitmen penuhnya untuk membereskan sejumlah kekeliruan pencatatan kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) iuran BPJS Kesehatan di beberapa Perangkat Daerah.
Pembenahan tersebut difokuskan pada sinkronisasi komponen iuran, yakni 1 persen dari potongan gaji pegawai dan 4 persen dari kontribusi pemberi kerja. Penyesuaian ini dinilai vital agar alur rekonsiliasi iuran senantiasa selaras dengan regulasi perundang-undangan, sekaligus meminimalisir potensi kendala saat proses audit keuangan di masa mendatang.
Langkah konkret ini disambut hangat oleh Dinas Kesehatan Kutim serta RSUD Kudungga. Sinergi lintas instansi yang terbangun diharapkan tidak sekadar berhenti pada urusan administratif di atas kertas, melainkan mampu mendongkrak kualitas serta kecepatan layanan kesehatan secara nyata bagi seluruh ASN di lingkup Pemkab Kutim.
Melalui penerapan jadwal tetap rekonsiliasi setiap bulannya, tingkat akurasi dan validitas data jaminan kesehatan di Kutim diyakini akan terjaga secara konsisten. Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tanpa pernah mengesampingkan hak dasar kesehatan para abdi negara.(adv)








