Samarinda – Dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemerintah Kota Samarinda perlu lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun prioritas anggaran, termasuk untuk proyek pembangunan lanjutan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemerintah saat ini lebih diarahkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah berjalan. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita melihat pemerintah lebih mengarah pada penyelesaian pekerjaan yang sudah ada. Kondisi fiskal memang mengharuskan kita lebih selektif,” ucap Rohim, Jumat (14/8/2026)
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat setiap rencana pembangunan harus dikaji berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat. Program yang memiliki dampak langsung dan bersifat mendesak dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih.
Hal tersebut juga berlaku terhadap rencana pembangunan lanjutan Teras Samarinda tahap III. Saat ditanya mengenai keberlanjutan proyek tersebut, Abdul Rohim mengatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan ketika tahapan penyusunan anggaran telah memasuki pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Nanti kita lihat ketika pembahasan sudah masuk PPAS,” katanya.
Politisi asal PKS itu menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah perlu melihat kemampuan APBD sebelum menentukan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas tidak berarti seluruh program pembangunan harus dihentikan, tetapi diperlukan penentuan skala prioritas secara cermat.
“Prinsipnya semua harus dikembalikan pada kemampuan APBD. Mana yang mendesak, manfaatnya besar,” tegasnya.
Abdul Rohim menambahkan, efisiensi anggaran menjadi hal penting dalam menghadapi kondisi fiskal saat ini. Setiap proyek yang diusulkan perlu memiliki perencanaan yang jelas, termasuk dari sisi pembiayaan dan manfaat jangka panjang.
Ia berharap kebijakan anggaran tetap mampu menjaga keberlanjutan pembangunan Samarinda dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. (Adv/DPRD Samarinda)








