Samarinda – Persoalan konflik lahan masih menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian di Kota Samarinda. Sengketa lahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga dapat memicu perselisihan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Berdasarkan data terbaru yang dilaporkan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Kalimantan Timur, dari total 12 aduan terkait hak asasi manusia (HAM) yang ditangani, sebanyak lima kasus berasal dari Kota Samarinda. Aduan tersebut didominasi persoalan sengketa lahan.
Kondisi itu mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata. Ia mengatakan DPRD memiliki ruang untuk membantu masyarakat yang menghadapi persoalan, terutama dengan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam proses mediasi.
Menurut Aris, penyelesaian konflik tidak selalu harus berujung pada proses yang panjang. Upaya komunikasi dan mediasi perlu dikedepankan untuk mencari titik temu antara masyarakat dengan pihak lain yang terlibat dalam sengketa.
“Kita sebisa mungkin memediasi masyarakat kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sambungkan,” kata Aris, Jumat (14/8/2026).
Ia menjelaskan, DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat dapat mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan yang disampaikan warga. Namun, proses tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan data, aturan, serta kepentingan seluruh pihak.
“Sebagai lembaga kita bisa membantu fasilitasi serta memediasi sampai pada akhirnya mengeluarkan sebuah produk dalam bentuk rekomendasi,” ujarnya.
Aris menilai penyelesaian konflik lahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar persoalan dapat ditangani secara objektif. Pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima.
Ia berharap masyarakat yang menghadapi persoalan lahan dapat menempuh jalur komunikasi dan menyampaikan data maupun dokumen pendukung secara jelas. Dengan demikian, proses mediasi dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. (Adv/DPRD Samarinda)








