Aris Soroti Penimbunan BBM, Minta Kondisi Lapangan Dicek Lebih Dulu

Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata (ist)

Samarinda – Persoalan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian di Kota Samarinda. Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki aturan yang mengatur aktivitas terkait penimbunan BBM.

Menurut Aris, salah satu dasar aturan yang dapat menjadi acuan adalah Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.2.1/184/HK-KS/IV/2024 yang ditetapkan pada 30 April 2024. Aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengatur dan menertibkan aktivitas yang berkaitan dengan distribusi serta penggunaan BBM di wilayah Samarinda.

Bacaan Lainnya

“Samarinda sudah ada aturan yang mengatur terkait dengan penimbunan BBM,” jelas Aris, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Aris mengaku belum dapat memastikan langkah penertiban terhadap dugaan aktivitas penimbunan BBM yang terjadi di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak boleh didasarkan pada asumsi semata.

“Untuk menertibkan penimbunan ini masih belum tahu. Kita tidak bisa berasumsi,” katanya.

Ia menilai diperlukan data dan informasi yang jelas untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Pemeriksaan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penimbunan BBM juga perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Aris meminta pihak terkait terlebih dahulu mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan aktivitas tersebut, termasuk melihat pola kegiatan serta jenis BBM yang disimpan. Dengan begitu, langkah penanganan dapat dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

“Yang penting kita lihat dulu datanya, siapa yang melakukan dan bagaimana aktivitasnya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Menurut Aris, penanganan persoalan penimbunan BBM membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Selain memastikan aturan berjalan, pengawasan juga diperlukan untuk menjaga distribusi BBM agar tetap tepat sasaran.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan data dalam menangani persoalan tersebut. Langkah tersebut dinilai penting agar upaya penertiban berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. (Adv/DPRD Samarinda)

Pos terkait