Samarinda— Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan persoalan tidak terbayarkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG) kini lebih banyak disebabkan oleh masalah validitas data dalam sistem pusat.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Samarinda, Taufiq, menyebut sejak 2026 skema penyaluran TPG telah berubah. Pembayaran kini dilakukan langsung oleh kementerian ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui pemerintah daerah.
“Polanya sudah berubah sejak tahun 2026 ini, dari pusat langsung membayarkan kepada guru yang bersangkutan. Jadi kami di dinas hanya sebagai viewer, hanya bisa melihat data valid atau belum,” ujarnya (30/3/2026).
Menurutnya, dinas tidak memiliki kewenangan untuk mengubah maupun memvalidasi data.
Seluruh proses tersebut berada di tangan operator sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terhubung langsung dengan kementerian.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab utama TPG tidak cair adalah kesalahan input data, terutama terkait mata pelajaran yang diampu guru.
“Seharusnya diinput sebagai mata pelajaran Bahasa Inggris, tetapi yang dimasukkan adalah muatan lokal. Ini yang menyebabkan data tidak valid,” katanya.
Taufiq menambahkan, ke depan mata pelajaran Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib, sehingga penginputan data harus menyesuaikan ketentuan tersebut.
Sebagai solusi sementara, guru yang telah mengantongi Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) masih dapat menerima pembayaran melalui skema carry over.
“SKTP yang sudah terbit itu bisa dibayarkan selama enam bulan, ditambah dua bulan sebagai penyesuaian,” jelasnya.
Selain itu, Disdikbud juga akan melakukan pendistribusian ulang guru ASN bersertifikasi ke sekolah yang kekurangan tenaga pengajar sesuai bidangnya.
“Kami akan carikan sekolah yang memang kekurangan guru Bahasa Inggris, agar distribusi lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” ujarnya.
Taufiq menegaskan, kunci utama penyelesaian persoalan TPG berada pada operator sekolah. Mereka bertanggung jawab dalam penginputan dan pembaruan data di Dapodik.
“Kalau ada masalah, operator sekolah harus segera melapor dan memperbaiki ke sistem kementerian. Kami tidak bisa melakukan intervensi langsung,” tegasnya.
Ia mengakui, pihak dinas kerap menerima laporan dari guru terkait TPG yang belum cair.
Namun, keterbatasan kewenangan membuat dinas hanya dapat memberikan arahan teknis.
Melalui audiensi tersebut, Disdikbud berharap seluruh pihak, khususnya sekolah dan operator, dapat lebih teliti dalam penginputan data agar hak guru tidak terhambat.
“Kami berharap tidak ada lagi kesalahan data. Karena sekarang semua berbasis sistem pusat, maka ketelitian di tingkat sekolah menjadi sangat penting,” pungkasnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)








