Samarinda— Pemerintah Kota Samarinda memastikan aktivitas penggalian tanah di area belakang rumah dinas Wakil Wali Kota bukan merupakan kegiatan pertambangan.
Meski demikian, seluruh aktivitas di lokasi tersebut dihentikan sementara karena belum mengantongi perizinan lengkap.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan klarifikasi ini setelah muncul dugaan di masyarakat yang menyebut aktivitas tersebut sebagai kegiatan tambang.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), kegiatan itu memiliki tujuan lain.
“Berdasarkan laporan awal yang saya terima, kegiatan tersebut sempat diinformasikan sebagai aktivitas pertambangan. Namun setelah ditelusuri oleh TWAP, dapat dipastikan bahwa kegiatan itu bukan merupakan aktivitas tambang,” ujarnya (30/3/2026).
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
“Pemerintah wajib memastikan keakuratan data terlebih dahulu agar setiap pernyataan yang disampaikan tetap sesuai dengan kondisi faktual di lapangan,” tuturnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Samarinda menginstruksikan penghentian sementara seluruh aktivitas di lokasi hingga proses penelusuran selesai dilakukan secara menyeluruh.
“Kami telah menginstruksikan penghentian sementara terhadap seluruh aktivitas di lokasi tersebut hingga proses penelusuran tuntas,” tegasnya.
Hasil peninjauan lapangan oleh Ketua TWAP Syaparuddin bersama organisasi perangkat daerah terkait menunjukkan bahwa aktivitas penggalian tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan basement untuk fasilitas parkir proyek apartemen di kawasan Jalan M. Yamin.
Namun, kegiatan itu diketahui belum dilengkapi perizinan. Pemerintah pun meminta pemilik lahan segera mengurus dokumen melalui instansi terkait, seperti Dinas PUPR, DPMPTSP, dan DLH Kota Samarinda.
Penanganan lebih lanjut kini diserahkan kepada perangkat daerah teknis dengan pendampingan TWAP untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, Andi Harun juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media atas informasi awal yang membantu pemerintah melakukan verifikasi di lapangan.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media atas informasi yang diberikan, karena hal tersebut sangat membantu proses pengawasan,” ungkapnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)








