Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendorong Pemerintah Kota Samarinda mempertimbangkan penyediaan program beasiswa bagi mahasiswa sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, kebijakan tersebut layak diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Menanggapi pertanyaan mengenai belum adanya program beasiswa bagi mahasiswa yang dibiayai Pemerintah Kota Samarinda, Anhar menilai kebijakan tersebut layak diwujudkan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar tidak mengganggu program prioritas lainnya.
“Semestinya paling tidak ada, tentu disesuaikan juga dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Menurut Anhar, keberadaan program beasiswa tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan, tetapi juga menjadi investasi bagi daerah dalam mencetak generasi yang memiliki kompetensi dan daya saing. Dengan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, kebutuhan tenaga kerja profesional di berbagai sektor pembangunan juga dapat dipenuhi oleh putra-putri daerah.
Ia mengungkapkan bahwa secara internal PDI Perjuangan telah memiliki blueprint atau konsep pembangunan yang mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan. Salah satu program yang telah disusun adalah pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Samarinda sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM.
Menurutnya, konsep tersebut sebenarnya telah dipersiapkan sejak lama. Namun hingga kini belum dapat direalisasikan karena partainya belum pernah memimpin Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita sudah punya blueprint tentang itu semua. Tinggal diberi kesempatan untuk merealisasikannya,” kata Anhar.
Di akhir pernyataannya, Anhar menegaskan bahwa DPRD memiliki keterbatasan dalam menjalankan sebuah program karena fungsi legislatif lebih difokuskan pada pembentukan regulasi, pengawasan, serta pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Sementara itu, keputusan mengenai kemampuan keuangan daerah dan penentuan program prioritas tetap berada di tangan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.
“Yang menghitung kemampuan keuangan daerah dan menentukan prioritas anggaran itu pemerintah daerah sebagai eksekutif,” tutup Anhar. (ADV/ DPRD Samarinda)








