Data Bansos Dinilai Masih Bermasalah, DPRD Samarinda Desak Validasi Menyeluruh

Ilustrasi Penerima Bantuan Sosial (ist)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Markaca, mengusulkan agar ketua RT dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan sosial. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan akurasi data sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Markaca menjelaskan bahwa pemerintah selama ini menggunakan data hasil pendataan petugas lapangan sebagai dasar penentuan desil penerima bantuan sosial. Oleh sebab itu, kualitas data sangat bergantung pada ketelitian petugas saat melakukan pendataan terhadap kondisi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Kalau pemerintah itu tinggal menerima laporan saja. Yang menentukan kualitas data ya petugas pendata di lapangan,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).

Ia mengaku masih menemukan berbagai persoalan dalam data penerima bantuan sosial. Salah satunya adalah masih adanya warga yang telah meninggal dunia tetapi tetap tercatat sebagai penerima bantuan.

Menurut Markaca, proses pendataan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan kondisi fisik rumah yang ditempati masyarakat.

“Pendataan itu harus disesuaikan. Jangan sampai orang yang tidak berhak menerima terus yang berhak malah tidak menerima,” katanya.

Ia mencontohkan seorang janda yang masih tinggal di rumah peninggalan suaminya. Walaupun kondisi rumahnya terlihat baik, belum tentu yang bersangkutan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, Markaca mendorong pemerintah melakukan pembaruan data secara berkala dengan melibatkan RT sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warga di lingkungan masing-masing.

“RT lebih tahu siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Mereka harus dilibatkan,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi antara petugas pendata, pemerintah daerah, dan perangkat RT akan membantu menghasilkan data yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih tepat sasaran. (ADV/ DPRD Samarinda)

Pos terkait