Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan dalam proses penerimaan peserta didik baru yang perlu segera dievaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Samarinda.
Ronal mengatakan, selama pelaksanaan SPMB dirinya menerima berbagai laporan dari masyarakat. Aduan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kendala mengakses sistem pendaftaran, tetapi juga menyangkut pelaksanaan sejumlah jalur penerimaan, mulai dari jalur prestasi, afirmasi hingga domisili. Menurutnya, berbagai keluhan juga ramai disampaikan melalui media sosial sehingga menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Ini menjadi perhatian serius karena sebelumnya saya sudah mengingatkan agar Dinas Pendidikan benar-benar mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan calon peserta didik maupun orang tua,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah mekanisme penilaian pada jalur afirmasi. Ia menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai indikator yang digunakan dalam proses seleksi sehingga peserta didik maupun orang tua dapat memahami dasar penentuan hasil seleksi.
“Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan maupun rasa ketidakadilan bagi peserta didik yang telah berjuang meraih prestasi,” katanya.
Politis asal PDI Perjuangan itu berharap evaluasi tersebut mampu menjadi dasar penyempurnaan sistem penerimaan murid baru pada tahun-tahun mendatang sehingga proses seleksi berjalan lebih transparan, objektif, adil, serta memberikan kepastian bagi seluruh calon peserta didik.
Di akhir pernyataannya, Ronal kembali menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam menjawab berbagai isu yang berkembang selama proses penerimaan siswa baru.
“Pemerintah harus segera menjelaskan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)








