Samarinda – Dugaan perubahan titik koordinat domisili dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi salah satu perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Selain dugaan manipulasi kartu keluarga (KK), persoalan tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan DPRD telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan perubahan data domisili yang digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Senin (6/7/2026).
Menurut Novan, laporan yang diterima tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dalam sistem penerimaan, tetapi juga menyangkut proses penginputan data yang perlu diverifikasi lebih lanjut.
“Perlu penyelidikan. Walaupun kalau dikatakan bukti kecurangan ya belum ada. Tapi potensi ini harus diinventarisir,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD belum dapat menyimpulkan telah terjadi pelanggaran karena seluruh laporan masih membutuhkan proses pemeriksaan. Namun, evaluasi tetap perlu dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang pada pelaksanaan SPMB di tahun-tahun berikutnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti dugaan perpindahan domisili yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan SPMB. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap hak calon peserta didik yang memang tinggal di sekitar sekolah.
“Mereka dari tahun sekarang sudah menyiapkan diri pindah. Nah, sehingga itu mengurangi hak-hak orang-orang yang di sekitar wilayah sekolah tersebut,” ungkapnya.
Komisi IV meminta Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Kominfo, dan tim satgas melakukan evaluasi menyeluruh setelah seluruh proses penerimaan siswa, evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya mengkaji dugaan perpindahan domisili dan perubahan titik koordinat, tetapi juga menelaah efektivitas sistem, mekanisme verifikasi data, hingga koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. (ADV/ DPRD Samarinda)








