Samarinda— Pemerintah Kota Samarinda memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan meski alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 2026 turun signifikan menjadi sekitar Rp311 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengatakan nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp725 miliar.
“Besaran bantuan keuangan pada tahun 2026 sekitar Rp311 miliar dan telah ditetapkan sejak proses pembahasan anggaran tahun sebelumnya. Saat ini, pelaksanaannya tinggal memasuki tahap realisasi,” ujarnya.
Meski mengalami penurunan hampir setengah, Pemkot Samarinda menegaskan seluruh program pembangunan tetap dilaksanakan sesuai rencana.
Ananta menjelaskan, setiap program yang menggunakan dana Bankeu harus melalui proses asistensi dari pemerintah provinsi sebelum direalisasikan. Tahapan ini mencakup evaluasi administrasi, kesesuaian kegiatan, serta kelengkapan dokumen.
“Seluruh kegiatan harus melewati evaluasi administrasi, termasuk penyesuaian judul kegiatan serta kelengkapan dokumen, agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia menambahkan, dalam proses asistensi kerap ditemukan penyesuaian teknis seperti perubahan lokasi kegiatan, nama ruas jalan, hingga penyempurnaan dokumen pendukung.
“Beberapa penyesuaian teknis kerap dilakukan, misalnya terkait lokasi kegiatan maupun kelengkapan administrasi,” ujarnya.
Terkait isu yang berkembang mengenai kemungkinan tidak tersalurkannya Bankeu, Ananta menegaskan hal tersebut merujuk pada rencana anggaran tahun 2027, bukan tahun 2026.
“Informasi yang beredar tersebut merujuk pada rencana tahun 2027. Sementara untuk tahun 2026, alokasi bantuan keuangan telah ditetapkan dan siap untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Ia menyebut penurunan alokasi Bankeu merupakan dampak dari penyesuaian kemampuan fiskal pemerintah provinsi, sehingga daerah juga harus menyesuaikan perencanaan anggaran.
“Pengurangan alokasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan pemerintah provinsi,” pungkasnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)








