Samarinda— Wacana penghentian bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada kabupaten/kota pada 2027 menuai perhatian Pemerintah Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara total karena berpotensi mengganggu pembangunan daerah.
“Kami memahami keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi. Akan tetapi, kami berharap agar bantuan keuangan tersebut tidak dihapus secara keseluruhan,” ujarnya (4/4/2026).
Ia menilai, meski masih sebatas isu, penghapusan bankeu bukan langkah yang tepat di tengah kebutuhan daerah yang masih bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, keberadaan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam menopang kekuatan provinsi, sehingga dukungan anggaran tetap diperlukan agar pembangunan berjalan optimal.
Andi Harun menegaskan, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan Samarinda, tetapi juga seluruh daerah di Kalimantan Timur. Dalam struktur anggaran, terdapat pos belanja transfer yang memang dialokasikan untuk mendukung pemerintah daerah.
“Apabila terjadi pengurangan, hal tersebut masih dapat dimaklumi. Namun, sebaiknya tidak sampai pada penghapusan secara total,” katanya.
Ia juga menyoroti peran anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan untuk turut memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk Samarinda.
Lebih lanjut, ia menyebut kemajuan provinsi tidak terlepas dari perkembangan kabupaten/kota di dalamnya. Jika daerah berkembang, maka pertumbuhan provinsi juga akan ikut terdorong.
Meski demikian, Andi Harun menilai isu tersebut belum memiliki kepastian dan masih sebatas informasi yang beredar.
“Saya masih memandang hal ini sebagai informasi yang belum pasti, karena saya meyakini Gubernur tidak memiliki kebijakan untuk menghapus bantuan keuangan tersebut,” ucapnya.
Ia menambahkan, dalam komunikasi terakhir, Gubernur Kalimantan Timur justru menunjukkan komitmen untuk tetap mendukung pembangunan di Samarinda, termasuk mendorong pembelajaran dari daerah lain seperti Kota Pontianak dalam pengelolaan sungai hingga membuka peluang studi ke luar negeri.
“Saya meyakini komitmen yang telah disampaikan tersebut akan direalisasikan,” pungkasnya.(Adv/DiskominfoSamarinda)








