Pemkot Samarinda Telusuri Aset 12,5 Hektare di Palaran, Pastikan Status dan Cegah Sengketa

Samarinda— Pemerintah Kota Samarinda menelusuri aset lahan seluas 12,5 hektare di Jalan Teluk Bajau, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, untuk memastikan kejelasan kepemilikan dan mencegah potensi sengketa.

Penelusuran dilakukan langsung Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melalui tinjauan lapangan, Rabu (1/4/2026), sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengamanan aset daerah.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kami melakukan penelusuran terhadap dokumen lama terkait aset tidak bergerak milik Pemkot Samarinda, yakni lahan seluas 12,5 hektare di kawasan ini,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen yang ditemukan, lahan tersebut memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat di kawasan Jalan Teluk Bajau.

Sebagian lahan seluas 5.000 meter persegi diketahui pernah disewakan kepada PT Davindo Jaya Mandiri pada periode 2010 hingga 2015 dengan nilai total Rp39,25 juta.

Namun, Pemkot menegaskan fokus utama penelusuran bukan pada nilai sewa, melainkan memastikan keamanan aset dari sisi hukum dan batas wilayahnya.

“Yang terpenting bukan soal nilai sewanya, tetapi bagaimana memastikan aset ini aman secara hukum,” kata Andi.

Pengamanan aset dilakukan melalui tiga aspek, yakni fisik, administratif, dan hukum. Dari sisi fisik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan memastikan pemasangan tanda batas dan pemagaran lahan.

Dari sisi administratif, pemerintah menelusuri dokumen perjanjian sewa untuk memastikan seluruh ketentuan telah dipenuhi.

Sementara dari aspek hukum, Pemkot memastikan tidak ada peralihan kepemilikan yang bertentangan dengan peraturan.

Dalam peninjauan lapangan, ditemukan indikasi adanya perjanjian lain di masa lalu yang melibatkan pihak berbeda, termasuk dugaan kerja sama dengan pihak terkait JT Batubara. Selain itu, terdapat perubahan penguasaan lahan di lapangan yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

“Kami akan mencermati secara bertahap. Mudah-mudahan lokasi yang beralih itu bukan bagian dari aset Pemkot Samarinda,” tuturnya.

Ke depan, penelusuran akan dilanjutkan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Perhubungan, serta unsur kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kesesuaian titik koordinat lahan dengan dokumen yang dimiliki.

Pemkot Samarinda menegaskan langkah ini sebagai komitmen dalam menjaga aset daerah agar tetap berada dalam penguasaan sah dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.(Adv/DiskominfoSamarinda)

Pos terkait