Samarinda – Wacana penerapan program parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD Kota Samarinda. Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perparkiran.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebelumnya telah menyampaikan rencana penerapan parkir berlangganan sebagai bagian dari strategi meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemkot sudah menyampaikan bahwa program tersebut dilakukan untuk mengangkat PAD melalui parkir berlangganan. Mungkin nanti per satu motor atau mobil dihitung berapa setahun,” ujar Vananzda, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, DPRD pada prinsipnya siap mendukung dan mengikuti mekanisme parkir berlangganan apabila program tersebut benar-benar diterapkan. Bahkan, ia menyebut anggota DPRD siap menjadi bagian dari masyarakat yang mengikuti program tersebut.
“Kita di DPRD siap mengikuti parkir berlangganan tersebut. Kalau perlu kita bayar duluan,” katanya.
Ahmad menilai program tersebut memiliki potensi cukup besar apabila dapat berjalan secara optimal dan didukung dengan sistem pengelolaan yang baik. Ia menyebut target peningkatan PAD hingga Rp200 miliar per tahun bukan sesuatu yang mustahil jika seluruh potensi parkir dapat dikelola secara maksimal.
“Harapan Pemkot itu bisa terealisasi kalau program parkir berlangganan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Artinya kita bisa mendapat hingga Rp200 miliar per tahun,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad memahami peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan proses, kesiapan sistem, serta evaluasi agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Kami memahami mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, PAD langsung meningkat. Tapi memang dari awal kita melihat, seperti disampaikan, tren PAD kita meningkat,” pungkasnya.
Dengan adanya parkir berlangganan, DPRD berharap Pemkot Samarinda mampu memperkuat tata kelola perparkiran sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. (Adv/ DPRD Samarinda)








