Deni Hakim: Samarinda Harus Optimalkan PAD Jika Bantuan Keuangan Tidak Tersedia

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar (ist)

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai keberadaan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk mendukung pembangunan daerah masih belum dapat dipastikan. Saat ini, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda masih memusatkan perhatian pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurut Deni, terlalu dini untuk berandai-andai mengenai kemungkinan tidak tersedianya bantuan keuangan pada tahun mendatang. Namun, pemerintah daerah harus tetap menyiapkan langkah antisipasi dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan yang dimiliki Kota Samarinda.

Bacaan Lainnya

“Belum bisa kita berandai-andai. Saat ini pembahasan masih fokus pada KUA-PPAS 2027. Kalau memang nanti tidak ada, tentu kita harus mengoptimalkan pendapatan yang ada di Kota Samarinda,” ujarnya.

Ia menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan. Potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal perlu terus dikembangkan agar daerah memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat.

Deni menyebut sejumlah sektor yang dapat menjadi perhatian, di antaranya program parkir berlangganan serta pengembangan sektor pariwisata. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah apabila dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Potensi PAD harus terus dimaksimalkan, baik melalui parkir berlangganan maupun pengembangan destinasi wisata. Ini bisa menjadi penopang pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan,” katanya.

Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bertujuan menutup kemungkinan berkurangnya sumber pendanaan dari luar daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal Kota Samarinda.

DPRD Kota Samarinda, lanjut Deni, akan terus mengawal pembahasan anggaran tahun 2027 agar setiap kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Ia berharap seluruh potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Samarinda. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait