Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota segera menyiapkan layanan transportasi massal bagi pelajar menyusul diberlakukannya larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Kehadiran bus sekolah dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesulitan baru bagi siswa maupun orang tua.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar mengatakan, aturan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar harus dibarengi dengan solusi transportasi yang aman dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau memang ada larangan membawa motor ke sekolah, maka pemerintah juga harus menyiapkan solusi transportasi bagi para pelajar,” ujar Deni, Kamis (21/5/2026).
Diketahui, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mulai menerapkan larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar sejak April 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan lantaran sebagian besar pelajar belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dianggap rentan mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurut Deni, kebutuhan akan transportasi massal di Samarinda saat ini semakin mendesak, terutama untuk mendukung mobilitas pelajar menuju sekolah. Ia menilai keberadaan bus sekolah dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.
Meski demikian, Deni Hakim mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Samarinda tidak seluruhnya memungkinkan dilalui bus berukuran besar. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan angkutan penghubung atau feeder untuk menjangkau kawasan permukiman dan jalan lingkungan.
“Ada ruas jalan kecil di Samarinda yang tidak memungkinkan dilalui bus. Maka bisa menggunakan feeder atau angkutan penghubung,” katanya.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Samarinda agar program bus sekolah masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Ia menilai pengadaan layanan transportasi itu tidak harus dilakukan melalui pembelian armada baru.
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan skema buy the service (BTS) atau subsidi layanan transportasi dengan memanfaatkan operator angkutan yang sudah ada.
“Kita tidak mesti membeli armada baru. Bisa juga menggunakan skema BTS tergantung konsep yang disiapkan pemerintah kota,” jelasnya.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran, Deni menyarankan agar program bus sekolah dijalankan secara bertahap dengan membuka satu hingga dua jalur utama terlebih dahulu sebelum diperluas ke wilayah lain.
“Kita bisa mulai satu sampai dua jalur dulu, tidak perlu langsung banyak,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah mengoptimalkan kembali fungsi angkutan kota atau angkot sebagai moda transportasi pendukung, khususnya untuk menghubungkan kawasan permukiman menuju jalur utama bus sekolah.
“Angkot masih bisa dimanfaatkan sebagai penghubung, terutama di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilewati bus,” tutupnya. (ADV/ DPRD Samarinda)








