Digitalisasi Pelayanan Publik, Samri: Masyarakat Bisa Urus Dokumen Secara Mandiri

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jl. Basuki Rahmat, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (ist)

Samarinda – Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda, khususnya dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dinilai semakin mudah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Peningkatan pelayanan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.

Samri mengatakan, masyarakat saat ini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Selain pelayanan yang tersedia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah juga mulai menghadirkan pelayanan yang secara langsung mendatangi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Pengurusan KTP dan KK semakin mudah, bahkan ada pelayanan yang langsung mendatangi masyarakat,” ungkap Samri, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, pemerintah saat ini tetap memberikan dua pilihan mekanisme pelayanan kepada masyarakat, yakni pengurusan secara langsung dengan datang ke kantor Disdukcapil maupun melalui layanan berbasis internet atau daring.

Keberadaan layanan digital tersebut dinilai mampu membuat proses administrasi menjadi lebih tertib, cepat, dan transparan. Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut juga dinilai dapat mempersempit peluang terjadinya praktik suap maupun penggunaan jasa calo dalam pengurusan dokumen kependudukan.

“Sistem seperti ini membuat proses lebih tertib sekaligus mengurangi peluang terjadinya praktik suap,” ujarnya.

Samri menilai, kemudahan pelayanan berbasis daring menjadi salah satu langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masyarakat tidak lagi harus bergantung kepada pihak lain untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan.

“Kalau masyarakat bisa mengurus dokumennya sendiri melalui sistem online, tentu kesempatan bagi calo akan semakin berkurang,” katanya.

Ia mengungkapkan, praktik percaloan selama ini masih muncul karena sebagian masyarakat menganggap proses pengurusan dokumen administrasi cukup sulit dan membutuhkan bantuan pihak lain.

“Banyak orang menggunakan jasa mereka karena mengira prosesnya sulit,” jelasnya.

Samri kemudian mencontohkan mekanisme pelayanan pembuatan paspor yang sudah menerapkan sistem pendaftaran secara online. Masyarakat cukup melakukan pendaftaran melalui sistem, datang sesuai jadwal untuk menjalani proses verifikasi, kemudian menunggu dokumen selesai.

Menurutnya, pola pelayanan seperti itu dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah dalam terus mengembangkan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan minim percaloan.

“Misalnya saat membuat paspor, masyarakat cukup mendaftar secara online, datang sesuai jadwal untuk proses verifikasi, kemudian menunggu dokumen selesai,” pungkasnya. (Adv/  DPRD Samarinda)

Pos terkait