Acuankaltim.com, Samarinda – Komisi I DPRD Samarinda sedang aktif dalam memperbaiki Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang fungsi bantuan hukum, dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang saat ini masih terbatas.
Abdul Khairin, anggota DPRD Kota Samarinda, menyatakan bahwa dalam penyusunan ini, mereka tidak hanya fokus pada aspek legislasi, tetapi juga berkomunikasi intensif dengan pihak terkait seperti Polresta, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.
“Kami dari Komisi satu berkewajiban melakukan sosialisasi dalam rangka penyempurnaan Perda terkait bantuan hukum nomor 7 tahun 2019,” ungkapnya (6/2/2024).
Abdul Khairin juga berharap agar pada tahun 2024 ini dapat diambil keputusan baru terkait dengan bantuan hukum dengan memindahkannya dari biro hukum pemerintahan kota ke Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kasbangpol).
“Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum,” katanya.
Dia menegaskan bahwa masih banyak masyarakat memerlukan bantuan hukum dan kebingungan ketika ingin mendapatkan pendampingan, maka langkah ini diambil agar pelayanannya dapat menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat.
“Tidak boleh ada lagi masyarakat yang menganggap pemerintah abai terhadap mereka sehingga harapannya kehadiran negara dapat dirasakan oleh semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali,” tutupnya. (ADV)








