Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Ahmad Vananzda mengingatkan agar penataan pasar yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penataan fisik, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak memicu sengketa maupun persoalan di kemudian hari.
Vananzda menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam menata kawasan pasar demi menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut harus tetap mengedepankan aturan serta proses yang transparan.
“Pada prinsipnya kami mendukung penataan pasar karena tujuannya untuk kepentingan bersama. Tetapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan,” ucap Vananzda, Rabu (5/8/2026).
Politisi asal PDI Perjuangan itu menilai proses penataan tidak boleh mengabaikan hak-hak para pedagang maupun masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan pasar. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan keberatan dari pihak yang terdampak.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pedagang juga menjadi bagian penting dalam proses penataan. Dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang maksimal, kebijakan yang diambil diharapkan dapat diterima seluruh pihak serta meminimalkan potensi perselisihan.
“Kalau memang ada hak masyarakat yang dilindungi oleh peraturan, tentu itu harus dihormati dan menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Vananzda menambahkan bahwa aspek legalitas dalam pemanfaatan aset daerah harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pemanfaatan aset pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat sehingga memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Setiap pemanfaatan aset daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak memunculkan sengketa di masa mendatang,” tutupnya.
Ia berharap penataan pasar dapat berjalan secara adil, transparan, dan sesuai regulasi sehingga mampu menciptakan kawasan perdagangan yang tertib sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pedagang, pemerintah, maupun masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)








