DPRD Samarinda Perkuat Aturan Penanggulangan Bencana Lewat Revisi Perda No. 10 Tahun 2017

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim (ist)

Samarinda – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melanjutkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan revisi perda dilakukan dengan melibatkan sejumlah OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Bacaan Lainnya

“Pembahasan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017 terus kami lanjutkan. Kami juga melibatkan BPBD, Damkar, PUPR, Perkim dan OPD lainnya untuk memberikan masukan sesuai tugas masing-masing,” jelas Rohim, Selasa (12/8/2026).

Menurutnya, revisi perda tersebut penting untuk memperkuat aspek mitigasi dan pencegahan bencana, terutama dalam menentukan kelayakan suatu wilayah untuk dijadikan kawasan pembangunan maupun permukiman. Aturan yang diperbarui diharapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan Kota Samarinda.

Rohim menegaskan, setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan tingkat risiko bencana berdasarkan hasil kajian dan analisis pemerintah. Hal ini diperlukan agar pembangunan tidak justru meningkatkan potensi kerugian maupun membahayakan keselamatan masyarakat.

“Kalau hasil analisis menunjukkan risikonya tinggi, pembangunan harus dipertimbangkan kembali. Sedangkan untuk risiko sedang atau rendah, mitigasi tetap wajib dilakukan supaya potensi dampaknya bisa ditekan,” ujarnya.

Selain mitigasi, DPRD Samarinda mendorong agar revisi perda memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait program relokasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Menurut Rohim, relokasi harus disertai perencanaan yang matang dan tidak berhenti pada proses pemindahan warga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan lahan, pembangunan hunian, hingga fasilitas pendukung bagi masyarakat yang direlokasi. Dengan demikian, program relokasi dapat berjalan terarah dan tetap menjamin hak serta perlindungan masyarakat terdampak.

“Jangan hanya mengatur pemindahannya. Pengadaan lahan dan pembangunan rumah juga harus memiliki dasar yang jelas agar pemerintah bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait