DPRD Samarinda Soroti Utang Pemkot Rp400 Miliar, Iswandi Minta Proyek Non-Prioritas Ditunda

Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda

SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera menyelesaikan utang sekitar Rp400 miliar yang berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025. Menurutnya, pembayaran utang tersebut harus menjadi prioritas tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa utang pemerintah daerah senilai sekitar Rp400 miliar wajib diselesaikan karena menyangkut hak para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

Bacaan Lainnya

Ia mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi di DPRD terkait mekanisme pembayaran utang tersebut. Namun, Komisi II telah meminta penjelasan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengenai rencana pelunasannya, Sabtu (30/5/2026).

“Kalau pembahasan resmi di DPR belum ada. Tetapi waktu itu kami dari Komisi II sudah mengkritisi dan menanyakan langsung ke BPKAD. Informasinya utang itu akan dibayar tahun ini melalui APBD berjalan,” ujar Iswandi.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan klasifikasi terhadap tagihan yang akan dibayarkan secara bertahap, mulai dari nilai kecil hingga tagihan bernilai besar.

Meski demikian, Iswandi menilai pembayaran utang tersebut tidak akan menghabiskan sebagian besar APBD Kota Samarinda yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.

“Tidak sampai menghabiskan anggaran daerah. Yang perlu dihitung adalah belanja rutin ditambah kewajiban pembayaran utang, kemudian sisanya digunakan untuk program pembangunan,” jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan pada setuju atau tidak setuju terhadap pembayaran utang menggunakan APBD, melainkan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak pihak ketiga.

“Ini bukan soal sepakat atau tidak sepakat. Utang itu kewajiban pemerintah. Kalau tidak dibayar, kasihan kontraktornya. Jadi wajib hukumnya untuk diselesaikan,” tegasnya.

Untuk menjaga keseimbangan anggaran, Iswandi meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi terhadap sejumlah rencana proyek baru yang belum mendesak. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

“Yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan kebutuhan publik lainnya. Sementara proyek-proyek mercusuar atau proyek yang masih bisa ditunda sebaiknya dikurangi dulu,” katanya.

Secara pribadi, Iswandi juga mengaku kurang sepakat apabila pemerintah tetap menambah anggaran untuk sejumlah proyek besar yang dinilai belum mendesak, salah satunya proyek terowongan.

“Kalau secara pribadi saya tidak setuju dengan penambahan sekitar Rp60 miliar untuk terowongan tahun ini. Karena menurut saya itu belum terlalu urgent dibanding kebutuhan lain yang lebih mendesak,” ujarnya.

Ia memastikan proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan tidak akan terganggu karena anggarannya telah dialokasikan dalam masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, pemerintah perlu menyesuaikan rencana proyek baru agar tidak membebani keuangan daerah.

“Yang sudah berjalan tidak bisa diubah karena dananya sudah dialokasikan. Yang perlu dievaluasi adalah proyek-proyek baru. Minimal harus ada penyesuaian sekitar Rp400 miliar terhadap rencana kegiatan yang belum mendesak,” pungkasnya. (ADV/ DPRD Samarinda)

Pos terkait