Acuankaltim.com, Samarinda – Pembenahan terus dilakukan DPRD Kota Samarinda demi meningkatkan potensi Pariwisata salah satunya dengan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2002 tentang Izin Jasa Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Revisi ini dilakukan berdasarkan kebutuhan pelaku usaha yang akan dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) I diharapkan dengan revisi ini selain mempermudah pelaku usaha yang menunjang pariwisata juga dapat meningkatkan PAD.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal menjelaskan bahwa revisi ini dilakukan untuk memberikan payung hukum kepada para pelaku usaha pariwisata, mengingat sektor ini merupakan salah satu yang riskan bermasalah.
“Pengusaha menginginkan adanya payung hukum untuk melindungi usahanya yang pernah diatur dalam perda,” ujar Joha (01/05/2024).
Langkah konkret dalam revisi Perda ini dimulai dengan pembentukan tim yang melibatkan berbagai instansi terkait. Tim ini bertugas menyusun rancangan revisi perda secara detail dan komprehensif, termasuk dalam mengakomodasi keinginan masyarakat yang memiliki usaha di bidang-bidang yang sebelumnya belum diatur, seperti usaha di perairan.
“Pansus I akan berkonsultasi dengan biro hukum Sekretariat Kota Samarinda untuk memastikan bahwa ke depannya akan berbentuk aturan baru atau cukup dengan revisi perda,” tambahnya.
Joha berharap bahwa pembaruan izin ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memberikan payung hukum yang jelas dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasukan dari sektor pariwisata.
“Diharapkan aturan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah, termasuk dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari izin tersebut,” pungkasnya.(Adv)








