Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah menyusun indikator yang lebih terukur dalam menetapkan kategori masyarakat kelas menengah. Kejelasan parameter tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan subsidi, bantuan sosial, dan perlindungan ekonomi, dapat tepat sasaran sesuai kondisi riil masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan penggunaan istilah masyarakat kelas menengah selama ini masih belum memiliki ukuran yang baku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan kelompok penerima manfaat dari berbagai program pemerintah.
“Harus ada ukuran yang jelas. Jangan sampai kita keliru mendefinisikan siapa yang termasuk kelas menengah,” kata Iswandi, Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga status ekonomi seseorang tidak dapat hanya diukur berdasarkan apakah yang bersangkutan masih menerima bantuan sosial atau tidak. Perubahan kondisi seperti perlambatan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat mengubah kemampuan ekonomi masyarakat dalam waktu singkat.
Ia menjelaskan masyarakat yang memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Regional (UMR) memang umumnya tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah. Namun, apabila kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, kelompok tersebut berpotensi membutuhkan dukungan negara.
“Kalau terjadi PHK, tentu data masyarakat penerima bantuan juga akan bergeser,” katanya.
Iswandi juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi meningkatnya PHK akibat perpindahan sejumlah industri ke negara lain yang dinilai lebih kompetitif. Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi kebijakan ekonomi yang tepat.
Di sisi lain, ia mengakui kemampuan pemerintah daerah dalam merespons persoalan tersebut masih terbatas karena sebagian besar anggaran bergantung pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Daerah memiliki keterbatasan karena anggaran masih sangat bergantung pada pemerintah pusat,” ungkapnya. (ADV/ DPRD SAMARINDA)








