Jadi Daerah Percontohan, Samarinda Targetkan Balik Nama Sertifikat Selesai 10 Hari

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah (ist)

Samarinda – Percepatan pengurusan administrasi sertifikat tanah, khususnya proses balik nama, mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah. Ia menilai kepastian dan kecepatan pelayanan administrasi pertanahan penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mencegah persoalan kepemilikan tanah di kemudian hari.

Diketahui, Kota Samarinda menjadi salah satu dari 15 daerah percontohan layanan percepatan balik nama sertifikat tanah yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program tersebut mulai berlaku efektif pada 17 Agustus 2026, dengan proses pelayanan ditargetkan dapat diselesaikan paling lama 10 hari.

Bacaan Lainnya

Helmi menilai kebijakan tersebut menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terkait status kepemilikan tanah, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, kepastian administrasi pertanahan juga dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan memastikan status kepemilikan tanah sehingga potensi sengketa maupun permasalahan lainnya dapat diminimalkan.

“Dari pemerintah pusat saja mengurus sertifikat ada kebijakan 10 hari, yang selama ini mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” ucap Helmi.

Ia menambahkan, percepatan pelayanan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, menurutnya, kebijakan tersebut harus dapat segera diterapkan dan dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di daerah.

Helmi berharap adanya target waktu dalam pelayanan dapat menjadi motivasi bagi OPD untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat.

“Ini menjadi motivasi dan semangat bagi OPD-OPD, bagaimana setiap ada kebijakan atau mengurus apa pun harus punya target cepat,” katanya.

Di sisi lain, Helmi juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan agar kebijakan percepatan tidak disalahgunakan. Ia menyebut terdapat sanksi bagi aparatur yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan, mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

“Sanksi ringannya bisa digeser, sanksi beratnya apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan bisa diberhentikan,” tegas Helmi. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait