Samarinda – Efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam keberlanjutan layanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat di Kota Samarinda. Program yang sebelumnya menjadi salah satu bentuk pelayanan untuk membantu masyarakat tersebut kini belum dapat diteruskan secara maksimal oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda.
Anggota DPRD Samarinda, Riska, mengatakan kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB gratis masih cukup tinggi. Menurutnya, program tersebut memiliki manfaat langsung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan KB tanpa harus terbebani biaya.
“Efisiensi anggaran membuat DP2KB belum bisa meneruskan layanan KB gratis,” ujarnya, Selasa (18/8/2026).
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut masih ada sehingga diperlukan skema pembiayaan yang dapat menjamin keberlanjutan pelayanan.
Riska menyebut selama ini dukungan dari pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) memang dapat membantu pelaksanaan layanan. Namun, menurutnya, skema tersebut tidak cukup jika dijadikan sebagai satu-satunya sumber pembiayaan.
“Kalau hanya mengandalkan CSR, tentu keberlanjutannya sulit dijamin,” katanya.
Untuk memastikan program DP2KB tetap mendapatkan dukungan anggaran, Riska mengungkapkan dirinya telah mengalokasikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan program pelayanan KB dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk mendukung program DP2KB, sekitar Rp1,5 miliar sudah saya titipkan melalui pokok-pokok pikiran,” ungkapnya.
Menurut Riska, dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia berharap anggaran yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sehingga program KB tetap berjalan meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi.
Ia menegaskan pelayanan KB tidak hanya berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Samarinda. (Adv/ DPRD Samarinda)








