Acuankaltim.com,Samarinda- Laila Fatihah selaku Anggota DPRD Kota Samarinda mempertanyakan penggunaan anggaran atau dana bagi hasil Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) untuk permohonan sertifikat halal dan higienis dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UKM).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) ll Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Higienis itu tekankan tentang pembiayaan.
“Karena dalam penyusunan Raperda ini kami juga ini mengatur tentang pembiayaan, yang perlu kita diluruskan bersama defenisi tidak dikenal biaya ini apakah gratis atau beban pemerintah daerah setempat. Ini perlu kita selesaikan bersama,” katanya.
Berdasarkan lampiran dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Bab l soal Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Utama poin kedua a dan b menegaskan bahwa pembebanan biaya permohonan sertifikat halal menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD.
“Perlu diberikan kejelasan sebab pihaknya juga akan memasukkan soal pembiayaan dalam permohonan sertifikasi halal dan higienis,” lanjutnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat penting, karena jangan sampai adanya peraturan daerah tentang pendamping bagi UKM tapi tidak ada support atau dukungan terkait dengan pembiayaan.
“Sebagus-bagusnya kita punya rancangan peraturan daerah tapi dananya tidak ada artinya sama saja perda ini sebagai perda mandul. Artinya tidak berjalan dan berfungsi dengan baik,” ungkapnya.
Legislator Perempuan itu mengungkapkan bahwa, pihaknya berharap agar Raperda yang menjadi perda yang sudah disahkan nantinya dapat melindungi dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya UKM.
“Kami tidak ingin dicap atau diberikan label bahwa mengeluarkan perda hanya mengejar target tapi tidak berkualitas,” pungkasnya.(Adv)








