Normalisasi Sungai Masih Terkendala Ganti Rugi Lahan Warga

Foto: Mohammad Novan Syahronnie Pasie, Anggota Komisi III DPRD Samarinda

Acuankaltim.com, Samarinda – Normalisasi sungai menjadi fokus utama Pemerintah Kota Samarinda dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi. Namun, proses normalisasi ini menghadapi dilema terkait ganti rugi lahan bagi warga yang rumahnya berada di bantaran sungai.

Mohammad Novan Syahronnie Pasie, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa aturan dari Kementerian PUPR RI membatasi pembangunan di area bantaran sungai maksimal 12 meter dari tepi sungai.

Bacaan Lainnya

“Namun, banyak rumah warga yang sudah berdiri di area tersebut sebelum aturan ini diterapkan,” kata Novan.

Proses normalisasi sungai melibatkan tim appraisal untuk menghitung nilai ganti rugi bagi pemilik tanah yang terdampak.

“Pemerintah akan memberikan dana kompensasi sebagai ganti bangunan yang harus digusur,” jelas Novan.

Jika terjadi ketidaksepakatan terkait nilai ganti rugi, pemerintah akan membawa kasus tersebut ke pengadilan melalui jalur konsinyasi.

“Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses normalisasi berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Novan.

Novan menekankan pentingnya normalisasi sungai sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi sungai dan mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi.

“Meskipun prosesnya tidak mudah, namun demi kepentingan bersama, kita harus memprioritaskan mengembalikan fungsi sungai ini,” tambahnya.

Dengan demikian, proses normalisasi sungai di Samarinda diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal dalam pengendalian banjir serta pemulihan fungsi alam sungai.(Adv)

Pos terkait