Acuankaltim.com, Samarinda – Keterlambatan proyek pembangunan Teras Samarinda menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Guntur. Ia mengecam lambannya progres proyek ini dan menyuarakan sanksi tegas jika batas toleransi keterlambatan yang telah ditetapkan tidak diindahkan.
Guntur menyoroti ketidakprofesionalan perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Ia juga mengusulkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi bekerja sama dengan perusahaan tersebut jika batas toleransi telah terlampaui.
“Menurut peraturan yang berlaku, batas toleransi keterlambatan adalah 55 hari. Jika melebihi batas tersebut, perusahaan berisiko di-blacklist,” tegas Guntur (3/2/24).
Untuk memantau kemajuan proyek dan menilai kehandalan perusahaan yang bertanggung jawab, Komisi III berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek Teras Samarinda.
Guntur menekankan bahwa perusahaan yang gagal mematuhi batas toleransi keterlambatan harus di-blacklist, sementara denda akan dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
“Dengan kemajuan proyek yang belum mencapai 90%, kami berencana melakukan sidak setelah masa reses. Inspeksi akan difokuskan pada penilaian terhadap pekerjaan murni dan perubahan yang masih tertunda,” ungkapnya.
Guntur menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi batas toleransi. Ia juga menyerukan agar pemerintah setempat mengevaluasi track record perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.
Diakhir, Komisi III DPRD Samarinda bersiap untuk memastikan kelancaran proyek dan menegaskan komitmennya terhadap penerapan standar yang ketat dalam pelaksanaan proyek pembangunan kota ini. (adv)








