Permasalahan Anjal Kembali Menjadi Pekerjaan Rumah Bagi Pemkot Samarinda

Foto : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti

Acuankaltim.com, Samarinda- Kembali maraknya persoalan sosial yang terjadi di Kota Samarinda khususnya persoalan anak jalanan (anjal) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) hal ini membuat masyarakat terganggu, padahal untuk Anjal sendiri pemerintah kota telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan.

Bacaan Lainnya

Dengan kondisi tersebut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan sebagian besar anjal dan ODGJ di Samarinda bukan merupakan warga asli kota melainkan berasal dari luar daerah.

“Meskipun Dinas Sosial dan Satpol PP telah melakukan upaya penertiban, namun terkendala minimnya tempat penampungan,” kata Sri Puji Astuti.

Selain itu, Puji menjelaskan kewenangan pengelolaan panti sosial yang ada di Kota Samarinda di Kelola oleh pemerintah provinsi, sehingga Pemkot Samarinda mengalami kendala dalam pembinaan dan rehabilitasi anjal dan ODGJ.

“Pernah terjadi pemulangan warga Makassar ke daerah asal, namun pembiayaannya ditanggung oleh Pemkot Samarinda. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan,” ungkapnya.

Puji mengusulkan agar Pemkot Samarinda menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM,Pemprov Kaltim melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Puji juga mendorong agar Pemkot Samarinda dapat menyediakan lahan atau lokasi untuk pembangunan panti sosial.

“Pembangunan panti sosial menjadi solusi permanen untuk mengatasi permasalahan anjal dan ODGJ di Samarinda,” Pungkasnya.(Adv)

Pos terkait