Acuankaltim.com,Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan pandangannya bahwa sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda tidak merata di seluruh wilayah.
Menurutnya, ada wilayah di Kota Samarinda yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, namun sistem penerimaan murid baru masih menggunakan zonasi. Hal ini dapat menjadi beban bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah negeri, terutama jika wilayah mereka tidak termasuk dalam zonasi penerimaan murid baru di SMP yang diinginkan.
“Kita akan meminta agar sistem zonasi lebih fleksibel, seperti yang terjadi di Kelurahan Jawa. Di sana tidak ada SMP Negeri, dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal ini,” ungkap Sri Puji Astuti.
Ia juga mengharapkan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Disdikbud) bisa lebih fleksibel dalam menjalankan sistem zonasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengakomodir anak-anak tertentu untuk masuk ke sekolah negeri selain melalui jalur prestasi, karena pemerataan pendidikan tetap harus menjadi prioritas di Kota Samarinda.
“Kita perlu melihat jumlah penduduk, serta kebutuhan TK, SD, SMP, dan SMA di setiap wilayah. Ini harus dipetakan dengan baik agar pemerataan pendidikan benar-benar terwujud. Jangan sampai masalah ini terus menerus menjadi permasalahan setiap tahunnya, disertai dengan masalah buku, sumbangan, dan lain-lain,” tambahnya.
Dengan adanya perhatian terhadap sistem zonasi sekolah yang lebih fleksibel dan pemetaan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah, diharapkan pemerataan akses pendidikan dapat tercapai dengan lebih baik di Kota Samarinda.(Adv)








