Acuankaltim.com, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) walikota Samarinda kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.
Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kota Samarinda dan membahas kebenaran dari LKPJ yang diserahkan oleh walikota Samarinda kepada DPRD beberapa waktu yang lalu.
Anggota Pansus LKPJ, Ahmat Sopian Noor, menyoroti terkait dengan pembiayaan atau anggran di sektor pendidikan yang mana hingga saat ini selalu kurang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kota Samarinda.
“Mandatorinya menurut undang-undang memang 20 persen, tapi selama ini anggarannya masih kurang,” ujarnya pada Selasa (07/05/2024).
Dia menjelaskan bahwa 20 persen anggaran tersebut sudah termasuk untuk pembiayaan gaji pegawai, sehingga menyebabkan beberapa kecamatan tidak memiliki bangunan SMP.
“Contohnya di kawasan Jalan Ahmad Yani, itu tidak ada sama sekali bangunan SMP nya,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Kota lebih menaruh perhatian dalam meningkatkan pendanaan pendidikan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
“Sekarang yang ada saja masih kurang. Banyak anak-anak yang bermasalah dengan zonasi karena kekurangan bangunan SMP di kecamatannya,” tegasnya.(Adv)








