Samarinda – Berakhirnya proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Kota Samarinda menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. DPRD Kota Samarinda menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penerimaan murid pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik, transparan, dan adil.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi tidak hanya diperlukan untuk melihat persoalan yang muncul selama proses penerimaan, tetapi juga menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan sistem.
“Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan SPMB ke depan, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan proses penerimaan berjalan semakin adil,” kata Novan, Jumat (7/8/2026).
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan SPMB adalah persoalan perpindahan domisili. Menurut Novan, secara aturan masyarakat memang memiliki hak untuk berpindah tempat tinggal. Namun, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam sistem penerimaan murid yang mempertimbangkan wilayah domisili.
“Secara aturan memang tidak ada larangan orang berpindah tempat tinggal. Tetapi dalam praktiknya, kondisi ini kadang merugikan warga yang memang sudah lama tinggal di wilayah tersebut,” ujarnya.
Novan menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi SPMB. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan data kependudukan yang digunakan dalam proses penerimaan benar-benar akurat sehingga pemetaan calon murid berdasarkan wilayah dapat dilakukan secara tepat.
Ia juga mendorong adanya penyempurnaan sistem serta peningkatan kualitas data kependudukan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan serupa pada pelaksanaan SPMB mendatang.
“Kami mendorong penyempurnaan sistem dan kualitas data kependudukan agar proses pemetaan lebih akurat,” tegasnya.
Novan berharap evaluasi SPMB dapat menghasilkan perbaikan yang konkret, bukan sekadar menjadi agenda rutin setiap tahun. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan instansi terkait perlu diperkuat agar proses penerimaan murid dapat berjalan lebih tertib serta memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat. (Adv/ DPRD Samarinda)








